E-warung BPNT Desa Bontomate’ne, Di Jeneponto, Diduga Lalukan Pungli

oleh -379 views

JENEPONTO, RRN – Bantuan yang merupakan bantuan pangan non tunai, (BPNT) yang diturunkan oleh Pemerintah, Untuk mengurangi beban kemiskinan bagi Masyarakat kurang mampu malah di Duga ada pemotongan kepada penerima bantuan tersebut.

Kemudian ada Masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada Awak Media dan Lembaga, diduga haknya dipotong oleh salah satu E-warung

Ia mengatakan, seharusnya yang dia terimah,200,000 ribu rupiah, namun nyatanya yang dia terimah hanya Rp,180,000 ribu rupiah

“Lanjut,, Tim Media dan lembaga menelusuri kediaman E-warung atas nama ‘Kasna” untuk dimintai keterangan yang jelas,masalah dugaan pemotongan tersebut.

Dia mengatakan kepada Awak Media,ia pak emang benar dipotong 20,000 ribu rupiah,tapi dia sendiri yang kasika,dan itukan sebagai pembeli bensin juga

kemudian ketua Lembaga bertanya berapa jumlah penerima bantuan tersebut, Kasna menjawab, kurang lebih 100 KPM yang ia bagikan ,

Kami selaku Lembaga Pembarantas Korupsi LPK-Sul-Sel, memaklumi dengan adanya biaya penarikan 5000 rupiah,tapi janganlah memotong sampai 20,000 ribu, kasihan masyarakat, bukan kah selaku E warung sudah ada fi dari pendamping BPNT

Jangan lah dibuat kesempatan ,atau dibuat ajang pungli demi kepentingan pribadi dan bukankah bantuan yang diturunkan pemerintah itu gratis,tapi kok malah dipungut biaya yang tidak wajar.

Kemudian, Ketua Lembaga Pembarantas Korupsi LPK-Sul-Sel mengatakan, ia meminta kepada dinas instansi terkait, dan Aparat penegak hukum(APH) Agar dapat menelusuri bantuan BPNT yang ada di Desa Bontomate’ne

Jangan sampai Bantuan yang diturunkan untuk Masyarakat setempat disalah gunakan, karena dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu perekonomian dan mengurangi beban Masyarakat di Desa Bontomate’ne

Ia menambahkan, ini sudah termasuk Melanggar peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, Sesuai peraturan pungli adalah satu tindakan melawan Hukum yang diatur dalam,UU nomor 31 Tahun 1999,junto UU nomor 22 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi,pungutan liar.

Semua itu adalah termasuk tindak pidana merupakan kejahatan luar biasa(extra ordinary crime)yang harus diberantas dengan hukuman yang berlaku ,semoga kedepan nya semua pengelola bantuan (BPNT)tersebut dapat memberi contoh untuk Masyarakat yang lebih baik lagi.

(Pupung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *