LPK Sul-Sel- Resmi MeLayangkan Surat Permohonan RDP Ke DPRD Jeneponto, Dugaan Korupsi Bantuan Hibah Pemprov

oleh -321 views

JENEPONTO, RRN – Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) resmi melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat Terbuka (RDPT) ke DPRD Kabupaten Jeneponto,” Senin/18/7/22

Surat permohonan RDPT dilayangkan oleh LPK-Sul-Sel karena ia menduga adanya indikasi korupsi dalam pembagian bantuan dana hibah Pemprov dan diduga ada juga bantuan dari PT BOSOWA sebanyak 500 zak untuk para korban bencana pada tahun 2021 lalu

Diketahui bantuan dana hibah tersebut dari Pemprov dipercayakan dikelolah pihak BPBD namun LPK-Sul-Sel menduga tidak sesuai peruntukannya

” Kemudian Hasan Anwar selaku ketua Lembaga Pembarantas Korupsi (LPK) mengatakan, nanti dilihat pada saat RDPT, disitu kami akan membuka semua dugaan korupsi BPBD sesuai data yang kami miliki,

Ia juga meminta kepada komisi lll DPRD Jeneponto, untuk ikut memanggil Kepala Pelaksana BPBD Ikrar Iskandar,SE sebagai PA
Sekretaris BPBD Sulfikar, S.KM,
Kabid BPBD Jeneponto Sanjaya SE
Kepala Seksi Kedaruratan Musmusliadi, SE, dan Kepala Seksi Logistik Burhanuddin, SE sesuai dengan nama yang ada di surat permohonan RDP

Lebih jauh, ketika dilakukan RDP, lalu kemudian tidak ada hasil, maka kami dari LPK-Sul-Sel akan menyurat lagi secara resmi ke Pemprov Sulawesi Selatan serta memasukan surat permohonan lanjutan Rapat dengar pendapat terbuka (RDPT) Di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,” tegasnya

Seperti apa yang dikatakan oleh Ketua DPRD Jeneponto saat ditemui dikediaman pribadinya, ia mengatakan, ketika kita lakukan RDP, namun tidak menemukan hasil, maka kami pihak DPRD Jeneponto akan menyurat ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan “Pungkasnya

(Pupung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *