KONAWE, RRN – Kepala Desa Ambopi, Jasmadi, merasa bangga tapi juga sekaligus bingung setelah desanya ditunjuk sebagai tuan rumah dalam Lomba Desa se Kabupaten Konawe mewakili Kec. Tongauna Utara.
Bangga karena menjadi perwakilan di antara 15 desa yang berada di Wilayah Kecamatan Tongauna Utara dalam rangka mengikuti lomba.
Menurutnya, berawal dari rapat koordinasi di kecamatan beberapa waktu yang lalu, maka diputuskanlah untuk menunjuk Desa Ambopi sebagai perwakilan Kecamatan Tongauna Utara.
“Saya berharap dengan mengikuti lomba desa ini akan dapat merubah prilaku masyarakat saya untuk lebih menjaga kebersihan dan keindahan lingkungannya sehingga tidak menutup kemungkinan dapat pula merubah keadaan ekonominya. Intinya, lomba desa ini nantinya akan membawa perubahan desa ini ke arah yang lebih baik dari sebelumnya,” harap Jasmadi.
“Di samping itu kami juga mengharapkan bantuan dan bimbingan dari personel kecamatan untuk membina dan memperbaiki tata kelola administrasi Desa Ambopi ini karena hal ini adalah menjadi salah satu item yang diperlombakan sehingga dapat mendongkrak nilai atau poin kami untuk memenangkan lomba,” ujarnya.
Namun di sisi lain Jasmadi juga bingung menghadapi lomba ini karena biasanya even seperti ini akan menelan anggaran yang tidak sedikit.
Menurut informasi berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, menjadi tuan rumah dalam lomba desa seperti ini bisa menelan biaya sekitar 60 sampai 70 juta rupiah. Hal inilah yang kemudian menjadi beban pikirannya akhir-akhir ini.
Lomba desa yang akan digelar di akhir Bulan April atau setelah Lebaran Idul Fitri Tahun 2024 ini tidak dapat dianggarkan dalam RKPDes Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD). Lomba ini fix dibiayai secara mandiri oleh tuan rumah dalam hal ini Desa Ambopi sendiri dan dari hasil patungan/urugan sesama kepala desa se Kecamatan Tongauna Utara.
Menilik dari keadaan tersebut, Ketua LSM Forum Anti Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA), Anas Lamaliga menghimbau agar lomba-lomba semacam ini dapat dialokasikan dari DD atau ADD agar tidak menjadi beban kepala desa karena hal ini dapat membuka peluang penyalahgunaan Dana Desa.
“Apabila even seperti ini yang biayanya bisa menelan anggaran sampai 70 juta rupiah begitu, maka ini akan sangat membebani para kepala desa khususnya kepala desa yang ditunjuk menjadi tuan rumah atau yang mewakili lomba. Dari mana kira-kira para kepala desa tersebut akan mengambil dananya?” tanya Anas, panggilan akrabnya.
“Jadi ada baiknya lomba desa seperti ini dialokasikan pembiayaannya dalam ADD,” pungkasnya.
(Arya)
