Anggoro Dasananto: Rapat Koordinasi Kemenkumham Sulsel Satukan Persepsi

oleh -390 views

MAKASSAR, RRN – – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan gelar rapat koordinasi dengan instansi terkait di daerah, yang berlangsung di Hotel Mercure, Makassar. Rabu, 10 Maret 2021.

Kegiatan ini mengusung temaPengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto, mengatakan bahwa kami berusaha untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan di Sulawesi Selatan.

” Pembangunan di Sulsel. Salah satunya, dalam kegiatan ini bagaimana rancangan peraturan daerah kita bekerjasama, bersinergi dan berkolaborasi dengan baik menjadi berkualitas dan tidak ada cacat hukum, ” Ujar Harun.

Harun Sulianto, mengungkapkan, Perancangan peraturan perundang-undangan adalah seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan serta penyebarluasan.

” Dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan serta penyebarluasan. Idealnya, semua tahapan ini melalui harmonisasi dengan Kemenkumham, ” Ungkap Harun Sulianto.

Kami berharap ada kemistri yang baik yang selalu terbina antara Kemenkumham sebagai pembina sekaligus koordinator dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah yang ada di daerah.

” Termasuk peraturan Bupati dengan adanya regulasi baru ini kita mampu bersinergi, ” Jelasnya.

Sementara itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel, Anggoro Dasananto, menjelaskan, bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyatukan persepsi antara pemerintah daerah, Sekretariat DPRD Kab/Kota dan kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

” Kegiatan ini untuk menyatukan persepsi, terkait mekanisme pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah, ” Jelas Anggoro.

Anggoro Dasananto, mengungkapkan, peserta kegiatan dihadiri 24 Kabupaten dan 1 Perwakilan Provinsi dibidang hukumnya dan Sekretaris Dewan DPRD daerah tingkat dua.

” Dihadiri 24 Kabupaten. Dalam mewujudkan internalisasi, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah, ” Ungkapnya.

Dia menambahkan, di tahun 2020 Pemerintah Daerah yang belum mengikutsertakan Kanwil Kemenkumham berjumlah 15 Kabupaten yang pembahasannya Raperda.

” Berjumlah 15 Kabupaten belum mengikutsertakan Kanwil Kemenkumham Sulsel, ” Cetusnya

Lebih jauh dikatakan Anggoro Dasananto, kepada semua peserta kegiatan yang dilaksanakan oleh devisi pelayanan hukum dan HAM melalui Bidang Hukum sekaligus Ketua Panitia kegiatan ini yakni, Andi Haris, tentunya menambah wacana dan wawasan pengetahuan.

” Menambah wacana dan pengetahuan. Sehingga apa yang diamanatkan oleh UU No.15 Tahun 2019, dapat diimplementasikan dengan baik, ” Pungkas Anggoro Dasananto.

Rafiuddin/By

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *