Sekda Tolitoli Luruskan Soal Hibah Aset Kantor Transmigrasi. Bupati Setuju, Hibah Aset Untuk Pembangunan PTSP Polres Tolitoli

oleh -56 views

TOLITOLI, RRN – Mewakili Bupati Tolitoli Amran H. Yahya. Sekretaris Daerah (Sekda) Tolitoli Moh. Asrul Bantilan S.Sos sampaikan klarifikasi atas berita viral pemindahan kantor Dinas Transmigrasi Tolitoli di Jl. Magamu ke Gedung Wanita Lama, Jumat (6/1/2023) sore, di aula kantor bupati Tolitoli.

Berita viral pemindahan kantor Transmigrasi Tolitoli ini sempat heboh di media sosial dan group whatsapp, dimana beredar komentar, foto dan video pegawai Dinas Transmigrasi tengah mengangkat sejumlah barang inventaris kantor menuju gedung wanita lama, kantor transmigrasi yang baru.

Pemindahan ini karena, lahan dan gedung kantor transmigrasi yang lama, akan dihibahkan kepada Polres Tolitoli untuk pembangunan fasilitas layanan terpadu satu pintu, dengan sumber dana dari Mabes Polri tahun 2023.

Sekda Moh. Asrul Bantilan menjelaskan, awalnya Polres Tolitoli mengajukan usulan proposal hibah aset lahan dan kantor Transmigrasi kepada Bupati Tolitoli, usulan itu diteruskan bupati kepada pejabat pengelola barang, dalam hal ini Sekda Tolitoli.

Kemudian, setelah ditelaah dan hingga kini masih dalam pengkajian, maka Bupati menyetujui untuk menyerahkan aset lahan dan kantor transmigrasi ke Polres Tolitoli.

“Gedung wanita lama adalah aset PAD kita, awalnya beberapa instansi meminta dialihfungsikan, tapi itu tidak bisa karena tercatat sebagai sumber PAD. Hanya saja, Kadis Transmigrasi mungkin lupa, sehingga tidak ada koordinasi langsung main pindah saja, kan ini masih berproses, kenapa pindah duluan tanpa konfirmasi ke saya atau pejabat terkait,” tutur Asrul yang mengakui adanya misskomunikasi.

Lanjut Asrul, pemindahtanganan aset Pemkab Tolitoli untuk pembangunan kantor layanan terpadu Polres Tolitoli masih dalam tahap kajian. Bahkan, bupati Tolitoli secara resmi belum menyerahkan bukti hibah aset karena masih dalam proses penyelesaian administrasi.

“Karena itu kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa penyerahan hibah aset masih dalam kajian, tidak memerlukan persetujuan DPRD namun kita akan sampaikan jika rampung nanti,” bebernya.

Selain itu Asrul menyebutkan, mekanisme pengelolaan hibah telah mendapat disposisi bupati, yang kemudian diteruskan ke pengguna barang yaitu Kepala Dinas Transmigrasi Tolitoli.

Adapun dasar hibah aset atau pemindahan tangan barang aset milik daerah ke instansi lain, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 19 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014. Dalam pasal 331 ayat 2 disebutkan, pemberian aset pemda melalui pemindahan tangan aset sesungguhnya diatur di Permendagri, bisa serahkan asal untuk kepentingan umum.

Selain itu, pemindahan tangan barang milik daerah ada empat kategori yaitu penjualan, tukar guling, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah. Untuk bangunan Dinas Transmigrasi yang diberikan ke Polres Tolitoli bentuknya hibah.

Dicontohkan, gedung VIP pemda di Bandara Sultan Bantilan Lalos itu juga termasuk hibah aset yang diserahkan ke Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Penyerahan aset Pemda melalui pemindahtanganan barang milik daerah perlu mendapat persetujuan DPRD jika tanah atau bangunan bernilai lebih dari Rp5 miliar, terkecuali untuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.

Dengan demikian, hibah untuk kepentingan umum dibolehkan tanpa persetujuan DPRD, berbeda dengan penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal.

(ASR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *