Rakor, Agus Riyanto: Pengawasan, Harbu: 16 Badan Usaha, Taufiq: Identifikasi

oleh -98 views

KOTA PALOPO, RRN– Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palopo Agus Riyanto, S.H selaku Ketua Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaaan Kepatuhan terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional, membuka rapat Koordinasi (Rakor) di ruang rapat Kantor Kejaksaan Negri Kota Palopo.

Pada rapat koordinasi tersebut, dihadiri oleh seluruh Anggota Forum Koordinasi Pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang terdiri dari Kadis Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Bpk. Iwan Mursalim, Kepala KPTSP, Kepala Bidang HI dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja serta Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan. Selasa, 22 Juni 2021.

Ketua Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan, Agus Riyanto, menegaskan, bahwa tugas forum ini adalah untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan.

” Pengawasan dan pemeriksaan, mengenakan sangsi administratif serta melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lainnya. ” Tegas Ketua Forum.

Dia menambahkan, bahkan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial.

” Hal ini dibuat dengan mengacu pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  dan PP No. 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. ” Imbuhnya.

Pada rapat tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo, Bapak Harbu Hakim, selaku Sekretaris Forum, menyampaikan, bahwa terdapat peningkatan jumlah Badan Usaha yang melakukan pendaftar BPJS Kesehatan.

” Dari bulan Januari hingga bulan Juni 2021 yakni sebesar 16 Badan Usaha, sedang jumlah pekerja dan anggota keluarganya yang telah terdaftar di JKN-KIS dari Januari hingga bulan Mei sebanyak 296 jiwa. ” Ujar Kepala BPJS Kesehatan.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo Taufiq S.Kep.,Ns. M-Kes, menuturkan, bahwa perlu adanya kesesuaian data antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan, Kantor Pelayanan Terpadu.

” Perlu adanya kesesuaian data. Pemerintah Kota Palopo sejak tahun 2020 sampai saat ini, masih tetap melaksanakan identifikasi terhadap masyarakat penerima jaminan kesehatan Se – Kota Palopo. ” Pungkas Kadis Kesehatan Palopo Taufiq.

Kominfo Palopo/Bang Yoga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *