Kades Puunggaluku Klarifikasi Berita Miring Tentang Nama Istrinya Sebagai Penerima BLT DD

oleh -586 views

KONAWE, RRN—Pemberian dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dalam upaya pemerintah pusat menstimulasi warga desa akibat wabah Virus Corona (Covid-19) memang selalu saja menimbulkan cerita tersendiri di masing-masing wilayah desa.

Sebut saja seperti yang terjadi di Desa Puunggaluku, Kec. Besulutu, Kab. Konawe, Sultra. Dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD dan Pemerintah Desa beserta Tim Penanganan Covid-19 Desa dalam rangka penetapan nama-nama calon penerima BLT DD, maka ditetapkanlah sebanyak 50 KK calon penerima. Musyawarah desa tersebut diselenggarakan di Balai Desa Puunggaluku pada 18/4/2020.

Setelah dilakukan kembali verifikasi lanjutan berdasarkan kelengkapan administrasi kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga pada hari yang sama, maka dihasilkanlah 48 KK calon penerima bantuan karena yang 2 KK tdk memiliki KTP dan Kartu Keluarga.

Belakangan, muncul rilis terakhir dari Dinas Sosial daftar nama-nama penerima BST Dinas Sosial yang ternyata sudah terdftar dalam 48 nama calon penerima BLT DD tadi sebanyak 21 KK, sehingga dalam rapat finalisasi terakhir ditetapkanlah hanya 27 KK penerima BLT DD.

Namun, dalam daftar 27 nama penerima BLT DD tersebut yang dihasilkan dalam musyawarah bersama BPD tadi, terdapat nama Ena yang merupakan istri Kepala Desa Puunggaluku sebagai penerima. Sehingga dalam rapat pembagian BLT yang diselenggarakan pada tanggal 20/5/2020 istri kepala desa itu pun ikut menerima bantuan tersebut.

Hal inilah yang kemudian menuai polemik dan bahkan menjadi sorotan media.

Media Online, Rakyat Post dalam tayangan beritanya pada tanggal 06/06/2020 menulis bahwa Kepala Desa Puunggaluku terkesan diskriminatif dalam membagikan BLT DD karena mencantukam istrinya dalam daftar nama calon penerima, mengutip pernyataan salah satu warga Desa Puunggaluku yang juga merupakan mantan pengurus HMI Cabang Kendari, Yopi Wijaya Saputra, SH.

Hal inilah yang kemudian sangat disesalkan oleh HARUDIN, Kades Puunggaluku yang telah berupaya memperjuangkan desa tersebut untuk dimekarkan pada tahun 2008 dan telah membangun desa itu sejak masa jabatan periode pertamanya dari 2013 s/d 2019.

Ada dua hal yang sangat disayangkan oleh kepala desa yang terkesan sangat ramah tersebut. Pertama, media yang telah mempublikasikan nama istrinya sebagai penerima BLT DD sama sekali tidak pernah melakukan upaya konfirmasi sebelum berita itu ditayangkan, sebagai bentuk profesionalisme wartawan dalam menjunjung tinggi kode etik pemberitaan. Baik dalam bentuk kujungan untuk wawancara langsung maupun menghubunginya via telepon atau whatsapp ataupun pesan singkat (sms).

Saat ditemui di kediamannya 21/06/2020, Harudin mengatakan,
“Saya kaget membaca beritanya (Rakyat Post Online, 06/06/2020-red).

Sepengetahuan saya, seharusnya wartawannya datang klarifikasi dulu ke saya atau menelpon sebelum beritanya ditulis dan ditayangkan. Agar saya juga bisa memberikan penjelasan dan klarifikasi kenapa nama istri saya dicantumkan dalam musyawarah finalisasi sebagai calon penerima BLT. Rapat ini dihadiri BPD dan aparat desa, serta Tim Relawan Penanganan Covid-19 Desa. Ini kan bukan keputusan saya sendiri, ini keputusan rapat dan ada berita acaranya”.

Lebih lanjut Harudin menjelaskan,
“Setelah beritanya tayang dan diposting di face book maka pada tanggal 07/06/2020 saya dipanggil oleh Kepala Dinas PMD Konawe dan memerintahkan saya untuk menyelenggarakan rapat, sehingga pada tanggal 09/06/2020 kami kembali rapat untuk mengganti nama istri saya dengan warga yang lain yang bernama Jusman yang diusulkan oleh BPD dan Tim Covid-19 Desa dan dalam rapat tersebut istri saya mengembalikan dana itu dan langsung diserahkan kepada Jusman”.

“Ini murni ketidaktahuan saya tentang adanya aturan yang melarang keluarga kepala desa menerima BLT DD”, ujarnya.

Hal kedua yang disesalkan oleh Harudin, adalah pernyataan keras dari salah satu warganya yang menudingnya telah berlaku diskriminatif terhadap warganya karena tidak memperhatikan azas pemerataan dan kemanusiaan di tengah pandemik Covid-19.

“Di desa ini semua warga yang berhak menerima bantuan sudah kebagian. Karena ada yang dapat program PKH, BPNT, maupun BST dari Dinas Sosial. Ini hanya ketidakpuasan segelintir orang saja, mungkin ini ada kaitannya dengan persoalan pemilihan kepala desa kemarin, ini masalah politik, boleh jadi begitu”, ujar Harudin.

“Tudingan Yopi itu (Yopi Wijaya Saputra, SH) sangat berlebihan. Kakaknya Yopi sendiri atas nama Yeni Rahayu, SE itu kan sudah 2 kali saya kasih bantuan. Yaitu bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan BLT DD. Jadi di mana letak perbuatan diskriminatif saya?”, sesalnya.

“Dan satu hal lagi yang perlu dipahami bahwa regulasi penyaluran BLT ini kan banyak sekali dan selalu saja muncul tanpa adanya sosialisasi setelahnya. Jadi saya sama sekali tidak tahu kalau ada aturan yang melarang keluarga kepala desa menerima BLT DD, nanti setelah saya dipanggil pak Kadis (Kadis PMD Konawe) baru saya tau dan dananya langsung saya kembalikan” pungkas kepala desa yang juga petani merica berhasil tersebut.

(ARIFIN, SE)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *