SULSEL, RRN—Hal itu disampaikan orang nomor satu di sulawesi selatan pada saat membuka Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 di Four Point By Sheraton Hotel Makassar, Selasa (25/02/2020).
Beliau menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten atau kota dengan kepala desa maupun pendamping desa dengan kewenangan desa baik dalam bentuk ADD maupun bantuan keuangan dalam rangka membangun sinergi.
“Provinsi juga terus mendorong bagaimana kita berkolaborasi dan bersinergi dengan kab/kota karena provinsi memiliki anggaran 10 triliun, dimana uang provinsi adalah uang kab/kota tetapi uang kab/kota bukan uang provinsi”.
Olehnya, saya meminta tidak ada lagi perencanaan dibelakang meja kecuali kita turun kedesa, kecamatan, kabupaten/kota untuk berdiskusi apa yang dibutuhkan dan apa program prioritas pemerintah yang bisa kita sinergikan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Kepala desa harus membangun sistem perencanaan yang transparan, dan kuncinya adalah bagaimana pendampingan dengan skpd terkait yaitu PMD serta kepala desa dan pendamping desa kita harapkan dapat betul-betul bekerja profesional”.
Beliau menambahkan inti dari pertemuan ini adalah penguatan, dengan jaminan kepala desa akan terus di backup untuk melakukan inovasi-inovasi didaerah untuk mendorong peningkatan PAD diprovinsi sulawesi selatan.
Dalam kegiatan ini, turut hadir juga Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Kapolres Luwu Utara Akbp. Agung Danargito, Kepala Dinas PMD Drs. Misbah, para camat serta kepala desa se-sulawesi selatan.
(Samsir)
