KOTA PALOPO, RRN – – Inspektur Inspektorat Kota Palopo, H. Asir Mangopo bersama Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Palopo mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengadaan barang dan jasa Se- Sulawesi Selatan tahun 2021secara virtual di ruang kerja Sekretaris Daerah Kantor Walikota Palopo. Rabu, 17 Maret 2021.
Kegiatan yang digelar KPK dalam melakukan tugas tindakan-tindakan pencegahan. Sehingga, tidak terjadi tindak pidana korupsi. Dibuka Plt. Gubernur Sulawesi selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di Kantor Gubernur Sulsel.
Plt. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya, mengatakan Pemprov Sulsel akan terus melakukan koordinasi dengan KPK di bidang penindakan dan pencegahan.
” Dengan KPK di bidang penindakan dan pencegahan, akan terus meminta pengarahan dan membangun sinergitas dengan KPK, ” Ujar Andi Sudirman Sulaiman.
Sementara itu Ketua Tim Satgas Korsupgah Wilayah IV KPK RI, Niken Ariati, pada kesempatan itu juga dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa masuk dalam area intervensi utama KPK di Pemda (2021).
” Pengadaan barang dan jasa masuk dalam area intervensi utama KPK di Pemda di tahun 2021, ” Ungkap Niken
Niken Ariati memaparkan Tiga Capaian MCP terkait PBJ yang masih rendah, yakni Audit Kepatuhan, Tindak Lanjut Hasil Audit Kepatuhan, dan Audit IT PBJ.
” Audit kepatuhan, tindak lanjut hasil audit kepatuhan, dan audit IT PBJ, ” Paparnya.
Lebih lanjut, Niken meminta ke Pemda agar update data tentang
Total nilai dan Paket PBJ 2021.10 paket PBJ prioritas, Ketersediaan SDM UKPBJ (Pokja, LPSE, Advokasi).
” Selain itu yakni, rencana review HPS dan Probity -Audit (Tim, Lingkup dan Waktu), progres hasil tindak lanjut LHA kepatuhan PBJ Inspektorat 2020, ” Jelas Niken Ariati.
Pada rakor itu juga, Kepala perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan, H. Arman Sahri R. Harahap, memaparkan tentang Pengawasan Intern PBJ sebagai Instrumen Manajemen Risiko Pembangunan Daerah.
Rls. Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda Kota Palopo/Bang Yoga
