Polres Palu Langsung Ambil Tindakan Demi Wujudkan Maklumat Kapolri

oleh -

PALU, RRN — Kapolri meminta kepada para aparat penegak hukum (Kepolisian) yang berada di setiap daerah yang ada di Indonesia, harus tegas mengkampanyekan maklumat yang dikeluarkannya, demi untuk mencegah penyebara Virus Corina atau penyebab Covid 19.

Olehnya itu, Kepolisian Resort Polres Kota Palu langsung mengambil tindakan dan membentuk tim khusus untuk mensosialisasikan maklumat Kapolri tersebut.

Kapolre Palu AKBP. Moh Sholeh menegaskan, jika ada oknum yang menghalangi tugas kepolisian terkait maklumat Kapolri maka akan kami tindak tegas sesuai aturan dan perundang undangan yang berlaku.

” Kami akan menindak sesuai peraturan dan berdasarkan hukum yang tertera dalam UU no. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit,” ujar Kapolres.

Ia menambahkan, hukum yang di maksud tersebut, berdasarkan Pasal 14 ayat 1, Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Tidak hanya itu, bagi warga masyarakat yang tidak mematuhi aturan akan di kenakan Plus UU 6/2018 Ttg karantina kesehatan, yang tertera pada Pasal 59 ayat 1 yaitu, Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan ayat 2 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Kepolres Juga mengungkapkan, Maklumat Kapolri itu, menyebutkan juga bahwa Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

” Hal itu, tertera dalam Pasal 93
yang berbunyi, Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kapolres juga menegaskan, apabila warga masyarakat tidak mengindahkan maklumat Kapolri tersebut, maka Polri tidak segan untuk membubarkan masyarakat yang Berkumpul atau sifatnya mengumpulkan banyak orang di suatu tempat.

“Bila masyarakat menolak atau melawan aparat, maka Polri akan menindak tegas sesuai Pasal 212, 216 dan 218 KUHP yang bisa diterapkan bagi masyarakat yang tetap berkumpul di suatu tempat,” tegas Kapolres.

(Ernhy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *