Pemerintah Prov.Sultra Izinkan 500 Tenaga Kerja Asing Asal China Masuk Ke PT.VDNI

oleh -78 views

KONAWE, RRN—Pemerintah Prov. Sulawesi Tenggara akhirnya menerima kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China untuk bekerja pada PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang berada di Kec. Morosi, Kab. Konawe, Prov. Sultra, Jumat (19/06/2020).

Kedatangan 500 TKA tersebut sempat tertunda karena adanya penolakan dari sejumlah warga Sultra karena dinilai meresahkan di tengah pademi Covid-19.

Sebagaimana diketahui bahwa virus Corona ini petama kali mewabah di China, sementara ratusan TKA itu berasal dari Negeri Tirai Bambu tersebut, meskipun mereka sudah melewati Prosedur Standar Pencegahan Covid-19 dengan menjalani masa karantina selama hampir sebulan sejak bulan Suci Ramadhan yang lalu.

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, SH menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Kami tetap mengedepankan protokol kesehatan bagi 500 TKA tersebut, mereka semua sudah memenuhi seluruh syarat yang sudah ditentukan, mulai dari proses karantina, sampai mengenai prosedur keimigrasian mereka”.

Hal lain yang menjadi dasar penolakan dari kalangan mahasiswa, LSM, dan aktivis pemerhati tambang di Sultra adalah kehadiran 500 orang TKA tersebut akan semakin mempersempit peluang kerja bagi warga setempat pada perusahaan tambang nikel PT. VDNI yang beraktivitas di wilayah mereka.

Disaat dimana pemerintah pusat menerapkan Social Distancing, Fysical Distancing bahkan pada akhirnya menerapkan PSBB agar warga tidak keluar rumah, yang mengakibatkan puluhan tenaga kerja lokal dirumahkan, tapi di sisi lain justru pemerintah pusat mengarahkan pemerintah Prov. Sultra agar memberikan izin untuk bekerja pada perusahaan smelter terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Di tempat terpisah, Abdul Rahman Saleh, selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan akan selalu memantau kehadiran ratusan TKA asal China tersebut.

“Kami akan pantau terus, agar mereka selalu mengikuti setiap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama masalah izin kerja harus prosedural”, pungkasnya.

Karena memang selama ini ada saja Warga Negara Asing (WNA) yang bisa lolos masuk bekerja di negeri ini hanya dengan mengantongi Visa Kunjungan saja dan bukan Visa Kerja. Beberapa hal seperti inilah yang menjadi kritikan masyarakat di daerah dalam menanggapi sikap pemerintah yang terlihat cenderung tidak mampu mengawasi kehadiran WNA untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan bonafid yang malah justru mempersempit peluang kerja bagi tenaga kerja lokal.

(ARIFIN, SE)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *