LPK Sul-Sel Akan Segerah Melayangkan Pelaporan, Dugaan Pungli Salah Satu E-warung Desa Bontomate’ne

oleh -215 views

JENEPONTO, RRN – Ketua Lembaga Pembarantas Korupsi akan segera melayangkan pelaporan ke aparat penegak hukum (APH) dengan dugaan Pungli salah satu E-warung BPNT,” Selasa (19/7/22).

Diketahui, E-warung tersebut atas nama “Kasna” yang berada di Desa Bontomate’ne, Kecamatan Turatea,Kabupaten Jeneponto,

Bantuan yang merupakan bantuan pangan non tunai, (BPNT) yang diturunkan oleh Pemerintah, Untuk mengurangi beban kemiskinan bagi Masyarakat kurang mampu malah di Duga ada pemotongan kepada bebera penerima bantuan tersebut.

Dugaan Pemotongan Dana KPM/penerimah manfaat 20,000 per orang pada penyaluran bulan 4 lalu tahun 2022

Kemudian salah satu penerimah manfaat yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada Media dan Lembaga, diduga haknya dipotong oleh salah satu E-warung atas nama Kasna yang tak lain adalah guru honorer

Lebih jauh penerimah manfaat menjelaskan, itu hari pak langsungja dibawakkan kerumah dengan nominal uang 180,000 ribu

Ia menjelaskan, seharusnya yang saya harus terimah 200,000 ribu pak persatu kali terimah, tapi yang kuterimah hanya 180,000 ribu, ucap sipenerimah manfaat

seharusnya yang dia terimah,200,000 ribu rupiah persatu kali terimah, namun nyatanya yang dia terimah hanya Rp,180,000 ribu rupiah

“Lanjut, Media dan lembaga menelusuri kediaman E-warung atas nama ‘Kasna” untuk dimintai keterangan yang jelas,masalah dugaan pemotongan tersebut. namun Kasna mengelak saat ditanya oleh Ketua LPk-Sul-sel

Namun setelah ditanya bebera kali oleh media dan lembaga, E-warung tersebut mengaku memang ada pemotongan pada waktu itu 5000 rupiah untuk biaya gesek dan 15,000 ribunya kan itu sebagai pembeli bensin

Kemudain ia berdalih dan mengatakan kepada Awak Media,ia pak emang benar dipotong 20,000 ribu rupiah dengan biaya gesek,tapi dia sendiri yang kasika,dan itukan sebagai pembeli bensin juga, sambungnya

Sementara, Hasan Anwar selaku Lembaga Pembarantas Korupsi LPK-Sul-Sel, memaklumi dengan adanya biaya penarikan 5000 rupiah,tapi janganlah memotong sampai 20,000 ribu, kasihan masyarakat, bukan kah selaku E warung sudah ada fi dari pendamping BPNT

Jangan lah dibuat kesempatan ,atau dibuat ajang pungli demi kepentingan pribadi dan bukankah bantuan yang diturunkan pemerintah itu gratis,tapi kok malah dipungut biaya yang tidak wajar.

Kemudian, Ketua Lembaga Pembarantas Korupsi LPK-Sul-Sel mengatakan, ia akan melanjutkan persoalan ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan melaporkannya kepada dinas atau instansi terkait, Agar dapat menelusuri bantuan BPNT yang ada di Desa Bontomate’ne

Jangan sampai Bantuan yang diturunkan untuk Masyarakat setempat disalah gunakan, karena dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu perekonomian dan mengurangi beban Masyarakat di Desa Bontomate’ne

Ia menambahkan, ini sudah termasuk Melanggar peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, Sesuai peraturan pungli adalah satu tindakan melawan Hukum yang diatur dalam,UU nomor 31 Tahun 1999,junto UU nomor 22 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi,pungutan liar.

Semua itu adalah termasuk tindak pidana merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas dengan hukum yang berlaku ,”Pungkasnya

(Pupung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *