Ketum LPK : Ungkap Aroma Korupsi Dalam Proses Pengadaan Tanah Pembangunan Daerah Irigasi Salugan Di Tolitoli

oleh -409 views

SULTENGAH, RRN—Proses pembangunan Irigasi Salugan lagi-lagi bermasalah, setelah sebelumnya tertunda 2 tahun akibat tidak ada kepastian terkait ketersediaan lahan yang cukup sesuai perencanaan awal Pembangunan Daerah Irigasi Salugan, kini dalam proses Ganti Kerugian sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, juga menyisakan banyak persoalan, khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak.

Proses pembangunan Daerah Irigasi (DI) Salugan sejak awal di nilai tidak transparan, antara lain menyangkut perencanaan, proses tender dan berkurangnya areal persawahan seluas lebih dari 1000 Ha yang tentu saja berdampak pada penganggaran proyek.

Hal ini di ungkap oleh Ketua LPPNRI Harsono Bereki S.Sos, “LPPNRI bersama Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Palu telah dua kali mengikuti sidang di Komisi Informasi Publik dan mengalami penundaan sidang, hanya karena permintaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Irigasi Salugan, Balai Sungai harus mendatangkan tim dari Jakarta, dan mereka tetap juga belum mau memberikan dokumen yang menurut kami bukan kategori rahasia dengan berbagai alasan, ini salah satu bukti bahwa pemerintah tidak transparan dalam proses pembangunan irigasi salugan”.

Menurut Camat Lampasio, Moh. Rifai SH, memang benar ada proses ganti kerugian lahan milik masyarakat terkait pembangunan bendung untuk irigasi di kecamatan Lampasio, proses pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan Irigasi Salugan dilaksanakan pada akhir tahun 2019 oleh BBWS III Sulteng dan Kantor Pertanahan Tolitoli, dengan total luas lahan yang akan mendapatkan ganti kerugian 265,78 Ha. Dikatakannya bahwa, “ sampai saat ini belum ada laporan resmi dari masyarakat terkait keberatan atas ganti kerugian tersebut, justru yang ada adalah keberatan dari masyarakat yang lokasinya tidak diukur dalam proses ganti rugi tahap selanjutnya ”.

Salah satu organisasi yang focus dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK), melalui Ketua Umumnya memberikan pernyataan bahwa Proses Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Pembangunan Irigasi Salugan di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah sangat jelas beraroma korupsi. Dikatakannya, “Saat ini Tim LPK sedang mengumpulkan Bahan Keterangan terkait GRL irigasi salugan, terdapat pengaduan dari masyarakat bahwa mereka sangat dirugikan dalam proses ganti rugi, dalam pengukuran lahan dan penilaian tanaman mereka tidak dilibatkan sehingga banyak kesalahan dalam penetapan status tanah, luas lahan dan jumlah serta kondisi tanaman”.

Ketua umum LPK juga mengungkapkan dugaannya bahwa secara fisik dilapangan terdapat data fiktip terkait luas lahan dan populasi tanaman, “setelah melakukan peninjauan lapangan kami menemukan fakta bahwa terdapat data-data fiktip, ada bidang tanah kosong namun di dalam dokumen ganti rugi yang sudah dibayar oleh pemerintah tercatat ada tanamannya, dengan fakta itu tidak menutup kemungkinan ada tanaman tidak produktif yang kemudian di catat dan di ganti rugi sebagai tanaman produktif, harga tanaman produktif dan tidak produktif selisihnya sangat besar, ini penipuan terhadap negara” ungkap beliau.

Terkait dengan administrasi ganti rugi lahan Ketua Umum LPK menambahkan, ” saya sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ada masyarakat yang keberatan terhadap nilai ganti rugi yang di tentukan oleh Tim Penilai Pertanahan, langsung mendapatkan penambahan harga tanpa melalui proses peradilan sesuai ketentuan, apa kerja dari tim penilai pertanahan dari kantor penilai publik yang dikontrak oleh pemerintah dan apakah kantor pengadilan negeri sudah tutup atau sudah pindah ke kantor pertanahan?, seharusnya sesuai ketentuan, semua pemilik lahan yang keberatan terhadap nilai yang diumumkan harus di daftarkan di pengadilan dan pengadilan yang berhak memutuskan hasilnya, bukan pihak lain, ini rentan dengan praktek negosiasi dan tentu saja sangat berpotensi merugikan negara”.

Polres Tolitoli, melalui Kasubag Humas AKP Rizal Bandi ketika dikonfirmasi terkait ada tidaknya laporan masyarakat terkait Ganti Rugi Lahan pada pengadaan tanah untuk Pembangunan Irigasi Salugan belum bersedia memberikan informasi, “Mohon maaf pak, kalau bisa konfirmasi langsung ke kasat reskrim”, jawabnya singkat melalui pesan whatsapp.

Dilain pihak, Pengadilan Negeri Tolitoli melalui humas, Budi Santoso SH, menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada pendaftaran gugatan sengketa atau penolakan atas nilai ganti rugi dari masyarakat pada Pengadilan Negeri Tolitoli “ Sampai saat ini tidak ada gugatan terkait ganti rugi lahan irigasi salugan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tolitoli, memang pihak pertanahan pernah datang ke Pengadilan Negeri Tolitoli terkait kegiatan itu, tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya, kami menunggu berkas-berkas yang kami minta untuk dipelajari terkait proses ganti rugi dan data-data baik data penerima, luasan areal, metode penetapan harga serta dokumen lainnya tapi belum diberikan”.

Ditanyakan tentang ada tidaknya dana ganti rugi milik masyarakat yang dititipkan oleh Kantor Pertanahan Tolitoli selaku pelaksana pengadaan tanah bagi kepentingan umum dalam pembangunan irigasi salugan, Budi Santoso SH kembali menegaskan, “ jangankan di titip, rekening untuk menampung dana tersebut saja belum ada, tidak mungkin dana ganti rugi yang dititip dimasukkan ke rekening Pengadilan Negeri Tolitoli, ini bukan persoalan sepele, semuanya harus sudah disiapkan sejak awal, bagaimana penyimpanan dananya, apakah cash atau via rekening dan lain-lain, kalau nanti saat ini baru Pengadilan Negeri Tolitoli di datangi pemilik lahan yang keberatan dan belum bersedia menerima nilai ganti ruginya kemudian mengajukan permintaan nilai ganti rugi yang adil, tentu jadi rumit, karena uang yang akan di eksekusi tidak ada di Pengadilan Negeri Tolitoli”.

Kepala Kantor Pertanahan Tolitoli Nurdin S.Si.T.,M.A.P ketika dihubungi RRN menyampaikan bahwa beliau belum bisa memberikan keterangan karena sedang mengikuti diklat, demikian halnya dengan Tim Satgas B yang menangani proses ganti rugi, berkali-kali dihubungi via Ponsel dan via whatsapp namun sampai saat berita ini dipublikasi masih belum dapat dikonfirmasi.

(Tiem)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *