KOTA PALOPO, RRN – – Walikota Palopo di wakili Sekretaris Daerah Kota Palopo Drs. Firmanzah DP, S.H., M.Si., menghadiri rapat kemitraan dan pemangku kepentingan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), untuk mencapai persamaan pemahaman tentang Program Jaminan Kesehatan (JKN) serta mempermudah koordinasi antara instansi.
Rapat kemitraan itu dilaksanakan di ruang rapat kantor BPJS Kesehatan. Rabu, 23 September 2020.
Sekda menyampaikan, dengan adanya forum yang dibentuk, kemudian melakukan pertemuan rutin untuk membahas kendala dan masalah yang dihadapi di lapangan terutama kaitannya dengan BPJS Kesehatan.
” Dengan adanya forum ini, kendala kendala yang dialami dapat kita carikan solusinya, dan kemudian kita atasi permasalahan tersebut. ” Ujarnya
Selain itu Firmanzah mengungkapkan mengenai upah PPAS yang telah dibahas di Kantor DPRD dan salah satu itemnya untuk pembayaran BPJSK kesehatan.
” Adapun terkait kendala dan masalah akan ditindaklanjuti oleh Kadis Kesehatan. ” Ungkap Firmanzah
Firmanzah DP, menambahkan mengenai covid, alur dan mekanismenya sudah jelas yang mana Gubernur Sulsel tanggal 21 September 2020 telah memberi surat kepada Ketua Gugus Tugas Covid-19, adapun masalah dan kendala yang terjadi akan kita carikan solusinya sehingga penanganan Covid bisa berjalan dengan baik.
” Inti dari surat tersebut bagaimana Pemerintah Pusat sudah mengambil strategi untuk mengurangi isolasi mandiri di rumah. Jadi Gubernur akan melanjutkan isolasi di Makasar yaitu Program Wisata Covid, karena kemarin sempat ada berita kalau wisata covid akan dihentikan. Hal itu Walikota akan menindaklanjuti surat Gubernur. ” Jelas Sekda
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Taufiq, M.Kes., menyampaikan terkait BPJS kesehatan untuk masyarakat yang belum diaktifkan BPJS kesehatanya agar diproses.
” Karena banyak keluarga kami yang sakit dan tiba tiba tidak aktif BPJS nya, ini menjadi kendala teman teman yang ada di Puskesmas. ” Bebernya
Lanjutnya Taufiq, menegaskan bahwa pada bulan Maret Walikota telah menyampaikan semua data yang terdaftar di BPJS kesehatan sudah rampung karena, semua data yang di ambil dari RT/RW.
” Untuk itu harus dilakukan pertemuan kembali kepada RT/RW terutama Dukcapil mengenai jumlah penduduk yang ada di Palopo dan mengenai BPJS masyarakat yang belum aktif. ” Pungkas Taufiq
Dalam rapat tersebut hadir Ketua Komisi Bidang Kesra DPRD Palopo, Baharman Supri, para Direktur Rumah Sakit Palopo, Pimpinan Perangkat Daerah terkait.
(Hms/Bang yoga)
