JAKARTA, RRN – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada menteri kabinet merah putih dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (2/12/2024). Presiden meminta kesiapan infrastruktur untuk mendukung kelancaran libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.
“Kita yakinkan masyarakat bisa menghadapi tahun baru dengan aman, tertib, dan lancar. Ini juga momentum untuk meningkatkan perekonomian kita,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya.Ia didampingi oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Merespons arahan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah penghentian sementara pekerjaan jalan tol dan jalan nasional mulai 15 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 untuk memastikan kondisi jalan mantap dan tidak berlubang.
“Kami juga menyiapkan 124 rest area di seluruh ruas jalan tol serta membuka 120,4 km tol fungsional, baik di Sumatera maupun Jawa,” kata Menteri Dody.
Tol fungsional yang akan dibuka meliputi Sigli – Banda Aceh (Padang Tiji – Seulimeum), Binjai – Langsa (Tanjung Pura – Pangkalan Brandan), dan Pekanbaru – Padang (Padang – Sicincin) di Sumatera. Sementara di Jawa, ruas tol meliputi Jakarta – Cikampek II Selatan (Kutanegara – Sadang), Solo – Yogyakarta (Klaten – Prambanan), Probolinggo – Banyuwangi (Probolinggo – Besuki), dan Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kuala Tanjung – IC Indrapura).
Untuk menghadapi potensi bencana, Kementerian PU telah menyiapkan 393 posko siaga, 440 alat berat, dan material di 137 titik. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi 550 titik rawan longsor dan 298 titik rawan banjir yang telah teridentifikasi.
“Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas, BMKG, BNPB, dan pihak terkait lainnya demi kelancaran arus liburan,” tegas Menteri Dody.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta jajaran pimpinan lembaga dan kementerian terkait lainnya.
(TIM)
