Perubahan Proses Perizinan Perlu Dipahami Oleh Aparat Pemerintah Daerah 

oleh -133 views

TOLITOLI, RRN—Bupati Tolitoli Hi. Moh. Saleh Bantilan, SH.,MH menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 yang digelar oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia di The Ritz Carlton Pasific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta, Kamis  (20/2/2020) pagi.

Rakornas yang mengusung tema “Peningkatan Investasi Bagi Indonesia Maju” itu, dibuka langsung oleh Presiden Ir. Hi. Joko Widodo.

Di sela-sela pelaksanaan Rakornas, Bupati Hi. Moh. Saleh Bantilan, SH.,MH mengatakan dalam forum Rakornas ini akan dibahas kemudahan, kepastian dan keamanan bagi investor untuk menyelesaikan masalah investasi di daerah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha yang mewajibkan seluruh Menteri, Kepala Lembaga untuk mendelegasikan layanan perizinan berusaha dan fasilitas investasi ke BKPM.

Sementara di daerah, seluruh kewenangan pelayanan perizinan berusaha dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Oleh sebab itu kata Bupati, perubahan proses perizinan perlu dipahami oleh aparat pemerintah daerah yang menangani pelayanan pemberian perizinan.

Dalam rakornas tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Drs. Hi. Mukaddis Syamsuddin, M.Si, Kepala DPMPTS Kabupaten Tolitoli Nurlely Isol, SH, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tolitoli Rahman Baculu, SE. Pada kegiatan itu diisi dengan serangkaian diskusi yang menampilkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jend Polisi Idham Aziz, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Rakornas Investasi 2020 juga diisi penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis tentang Bantuan Pengamanan dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Penanaman Modal.

Nota Kesepahaman ini sebagai wujud komitmen jaminan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan kepada investor.

(Syamsul)

Sumber : Prokopim Setdakab Tolitoli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *