Menunggu Kebijakan Dan Kebijaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

oleh -167 views

PADANG LAWAS UTARA, RRN—Kondisi Indonesia pada hari ini tengah dilanda pandemic Covid-19 yang menghambat aktivitas sosial, ekonomi, dan lainnya sehingga berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam artian terganggunya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pangan).

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam mengcover kebutuhan masyarakat.

Permendes No. 6 Tahun 2020 merupakan penindaklanjut dari amanat Konstitusi UUD 1945 Pasal 34 tentang kesejahteraan warga negara dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 ayat 3 mengenai penataan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendes No. 6 Tahun 2020 bahwasanya kami dari Aliansi Mahasiswa Kecamatan Batang Onang menilai adanya ketidaksesuaian dengan kebutuhan yang harus di penuhi terhadap masyarakat kecamatan Batang Onang. Adapun isi dari Permendes No. 6 Tahun 2020 sebagai berikut:
Pencegahan dan Penanganan Covid-19.
Padat Karya Tunai Desa.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Tiga point diatas berdasarkan isi Permendes No. 6 Tahun 2020 diakomodir melalui Dana
Desa.

Ketidaksesuaian yang kami nilai terletak pada point ketiga tentang BLT Dana Desa terhadap masyarakat. Di mana dalam aturan ini dimaktubkan tentang Jangka Waktu dan Besaran BLT-Dana Desa : “Besaran BLT-Dana Desa RP 600.000.00 per bulan per keluarga diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak April 2020, serta Sasaran penerima BLT-Dana Desa diberikan kepada : “keluarga miskin non PKH (Bantuan Pangan Non Tunai) dan memiliki anggota keluarga yang rentan sakit”.

Namun penindaklanjutan kebijakan ini belum diperoleh kejelasannya dari pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara hingga pada tataran desa. Seperti halnya kita ketahui bersama bahwa semua masyarakat Kecamatan Batang Onang pada khususnya secara mayoritas adalah kelas ekonomi menengah kebawah.

Dimana dalam hal ini, masyarakat sedang terpuruk akibat dari Pandemic Covid-19 ini.

Dapatlah kami katakan, “bahwa pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara masih kaku dalam melakukan penindaklanjutan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam mengcover kebutuhan masyarakat yang telah memberikan pengecualian terhadap keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun penerima Bantuan Non Tunai yang secara jelas mereka juga terdampak akibat Covid-19 ini.

Sederhananya, keadaan normal saja, para penerima bantuan masih dapat bekerja masih harus dibantu karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pokonya. Lantas bagaimana mungkin pada saat keadaan seperti ini mereka tidak diperhatikan oleh pemerintahan daerah?

Sebenarnya masih banyak hal yang kami nilai perlu dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Namun pada media, kami sebagai Aliansi Mahasiswa Kecamatan Batang Onang sampaikan hal-hal sederhana diatas dan melakukan langkah serius untuk mendiskusikannya bersama dengan Bupati Padang Lawas Utara dan Anggota DPRD Padang Lawas Utara melalui audiensi, Surat permohonan audiensi sudah kami kirimkan kepada Bapak Bupati Padang Lawas Utara pada hari Kamis (30/04/2020).

Akan tetapi hingga pada hari ini (Selasa, 5/05) belum juga ada tanggapan baik dari pihak pemerintahan daerah Padang Lawas Utara dengan permohonan kami. Padahal keadaan hari ini sangat membutuhkan tanggapan cepat untuk masyarakat dari pemerintahan daerah, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kecamatan Batang Onang yang terdampak Covid-19.

Oleh karena itu, melalui media ini kami sampaikan I’tikad baik dari Aliansi Mahasiswa Kecamatan Batang Onang mendesak tanggapan cepat dari pihak pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk melangsungkan audiensi dengan kami!.

(Rosha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *