Koalisi Masyarakat Prodem: KPU Soppeng Harus Netral

oleh -263 views

SOPPENG, RRN – Koalisi LSM Pro Demokrasi Soppeng tidak main-main memperkarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel). Setidaknya ada 10 ormas yang tergabung dalan koalisi ini bakal menggugat KPUD Soppeng.

Hal ini disampaikan pimpinan koalisi LSM Pro Demokrasi, Arham MS didampingi Ketua Aliansi LSM Jamal Hasan Basri, Kamis (22/10/2020) di kantor sekretariat bersama Kabupaten Soppeng.

Kepada wartawan, Arham menjelaskan bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang oleh pasangan calon dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Soppeng dinilai tidak mencerminkan indenpendensi penyelenggara pemilu.

“Pasalnya, baliho kandidat lain yang di dalam baliho tersebut terdapat gambar surat suara, pada kolom kosong, ditulisi ajakan untuk memilih yang bergambar.

Ajakan untuk memilih pasangan yang bergambar sebenarnya tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ajakan tersebut ditempatkan pada kolom kosong, sehingga menutupi sebagian ruang kolom kosong. Sehingga hal tersebut tidak pantas dilakukan, siapa pun pemilik alat peraga tersebut karena masing-masing kandidat telah memiliki kolom tersendiri pada surat suara terdapat untuk kolom kosong,” ungkapnya.

Lebih lanjut Arham mengatakan, hal ini tidak pantas dilakukan, mengingat KPUD sebagai penyelenggara mestinya berlaku independen terhadap semua calon dan memperlakukan peserta pemilukada secara adil dan setara.

Kolom kosong adalah salah satu pilihan dan pasti akan menjadi alternatif pilihan bagi pemilih yang tidak memilih pasangan yang bergambar. Arham mencontohkan, peluang untuk kemenangan kolom kosong pun sangat terbuka, seperti halnya yang terjadi di Kota Makassar pada Pilkada lalu.

Sehingga semua pihak terutama KPUD, seharusnya memperlakukan kolom kosong setara dengan kandidat lainnya yang bergambar. Perlakuan yang tidak sepantasnya terhadap kolom kosong tentu mencederai aspirasi dan pilihan sebagian pemilih.

“Paslon yang bergambar ada pemilihnya, calon tidak bergambar pun (kolom kosong) tentu juga memiliki pemilih. Dengan tertutupnya kolom kosong dengan konten maka dapat diduga jika KPUD Sopeng terkesan berpihak pada paslon,” ungkap aktivisa anti korupsi itu.

Pada prinsipnya, lanjut Arham, koalisi LSM Pro Demokrasi saat ini tidak berbicara dukung mendukung calon, namun semata-mata menginginkan penyelanggara pemilukada dalam hal ini KPUD Soppeng benar-benar menjalankan proses demokrasi yang edukatif dan tidak bersifat provokatif.
“Kami memahami jika materi dan konten dari paslon, kami tidak menyalahkan materi atau kontennya, namun yang kami tidak bisa pahami adalah tata letak konten yang menutupi peserta lain. Bagaimana seandainya dibalik tata letak konten ke paslon?,” tanyanya.

“Kami berharap agar pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkada Soppeng 2020 ini dapat berlaku adil terhadap kolom kosong dan juga dijamin keberadaannya dalam undang-undang sebagai suatu pilihan,” tambahnya.

Terakhir, lanjut Pimpinan Lembaga Kajian dan Advokasi HAM ini menegaskan akan terus mengawal pesta demokrasi ini, khusunya peran penyelenggara pemilu di Soppeng.

(Tiem)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *