DPRD Pertegas Pokir Dewan Amanah Permendagri

oleh -139 views

DENPASAR, RRN—Bimbingan Teknis unsur pimpinan dewan Idris Sadik, Ikrar Eran Batu dan Abd. Rahman Zulkarnain, para anggota dewan,Sekwan Kadir Loga, MPd dan para kabag di grand hall “Grand Inna” hotel Denpasar, Bali.

Bimtek bertajuk penguatan fungsi pengawasan dalam pengelolaan APBD dimasa pandemi Corona virus diseases 2019 (Covid-19) tanggal, 26-27 Oktober 2020 makin nambah wawasan peserta.

Dikatakan Waket II DPRD Abd. Rahman Zulkarnain,SE dalam Bimtek ini banyak materi antaranya membahas perencanaan pembangunan daerah UU 23/2014 serta implementasi PP 12/2019, Permendagri 86/2017 dan Permendagri 90/2019.

“tersinkronisasi kelembagaan, perencanaan, anggaran urusan pemerintahan konkuren sampai Kepmendagri 050-3708/2020, Permendagri 64 serta SE Dirjen Bina Keuda 050/4189/KEUDA,”ujar waket II DPRD Enrekang Abd.Rahman Zulkarnain, SE (29/10) seusai Bimtek.

Pemateri Dr. I Gede Agus Wibawa AP. M.Si. katakan, RKPD ditetapkan Perda harus menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS serta LKPj, LPPD, dan ILPPD.

“RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yaitu dokumen perencanaan daerah disusun menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,”jelas Dr. I Gede Agus Wibawa AP. M.Si.

Menurutnya, UU 23 /2014 dalam arsitektur dokumen rencana pembangunan daerah dalam hubungan pokir kedalam Dokrenda amanah sebagaimana tahapan penyusunan RKPD sesuai perundangan pasal 101 ayat 2.

“pokir DPRD sebagai hasil kajian permasalahan oleh dewan, sebagai perumusan kebutuhan program dan kegiatan di masyarakat, perlu responsif tim penyusun RKPD dari OPD terkait,Bappeda berazas manfaat,mendesak, efisiensi dan efektifitas,”ujar I Gede Agus Wibawa.

Dalam pandangan wakil ketua I DPRD Ikrar Eran Batu yang hadir sebagai peserta, bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil dihimpun dari aspirasi masyarakat.

“ya persoalan pokir ini jelas, bahwa pokir bukan hanya catatan catatan belaka, pokir itu salah satu landasan pemerintah di penyusunan RKPD yang nantinya akan dituangkan ke APBD,”kata Ikrar Eran Batu.

Kata dia, kenapa pokir itu punya nilai aspirasi pembangunan karena memang telah di amanatkan dalam Permendagri.

“Sehingga amanah untuk di beri ruang dan program bagi kebutuhan rakyat, karena pokir ini pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan daerah sejatinya lahir dari masyarakat itu sendiri,” jelas legislator partai Nasdem itu.

Menjawab awak media Seperti apa porsi pokir dalam kinerja APBD 2021 dengan lugas Ikrar Eran Batu katakan, sejatinya karena pembahasan ini antara legislatif dan eksekutif maka 50 50.

“porsinya cukup bijak 50:50 tapi kita pahami bahwa bapak bupati beserta jajaran memiliki visi misi untuk kebaikan dalam segala aspek, maka porsi 30 persen itu pokir dewan terakomodir sudah proporsional,”tegas Ikrar Eran Batu.

(Liq/Wahyu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *