ENREKANG, RRN — Suasana haru menyelimuti aksi damai yang digelar para tenaga kesehatan (Nakes) dan guru PPPK Formasi Tahun 2023 di depan Rumah Jabatan Bupati Enrekang, Jalan Poros Enrekang–Toraja, Selasa (17/6/2025). Kehadiran langsung Bupati Enrekang H. Yusuf Ritangnga dan Wakil Bupati H. Andi Tenri Liwang di tengah-tengah massa aksi disambut riuh tepuk tangan serta tangis haru para peserta unjuk rasa.
Para peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi PPPK Guru dan Nakes itu menyuarakan aspirasi mereka secara damai, menuntut kejelasan terkait status kontrak kerja, kekurangan pembayaran gaji selama dua bulan, serta belum aktifnya layanan BPJS Kesehatan. Aksi ini juga merupakan bentuk kekecewaan atas belum adanya kejelasan perpanjangan kontrak mereka yang akan berakhir pada 28 Februari 2025.
Dialog terbuka antara pemerintah dan massa pun berlangsung penuh keakraban dan emosional. Bupati dan Wakil Bupati mendengarkan dengan saksama curahan hati dan keluhan dari para PPPK, serta menyampaikan komitmen untuk mencarikan solusi terbaik secepatnya.
“Pemerintah daerah akan segera mengkomunikasikan tuntutan ini dengan pihak-pihak terkait, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Kami memahami keresahan saudara-saudari semua, dan kami tidak akan tinggal diam,” ungkap Bupati di hadapan massa.
Pengamanan aksi dilakukan secara ketat namun humanis oleh personel Polres Enrekang dan Satpol PP, dengan dukungan penuh dari Kapolres Enrekang AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., yang juga hadir memantau langsung jalannya aksi.
Aksi damai yang diikuti sekitar 200 orang ini juga diwarnai dengan spanduk-spanduk bernada kritis namun tetap santun, seperti “SK Kami Jangan Putus”, “Save PPPK 2023”, hingga “Kami Bekerja, Bukan Berlibur – Hak Kami Tolong Diperhatikan”.
Setelah bertemu langsung dengan kepala daerah, massa melanjutkan aksinya dengan berjalan kaki menuju Kantor DPRD Kabupaten Enrekang, dan disambut oleh sejumlah anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi secara formal.
Aksi berakhir dengan tertib dan aman, tanpa insiden. Kehadiran kepala daerah yang langsung turun ke lapangan dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian dan respons cepat terhadap keresahan para ASN non-PNS tersebut.
Dengan semangat demokrasi dan pendekatan yang komunikatif, aksi ini menjadi contoh bagaimana penyampaian aspirasi dapat berlangsung damai dan produktif demi kesejahteraan bersama.
(Yudi)
