APDESI Kab.Soppeng Sayangkan Hasil Data Penerima Bansos Dalam Bentuk BLT Dari Kemensos, Ini Alasannya!

oleh -810 views

SOPPENG (SULSEL), RRN – Para Kepala Desa yang ada di Kabupaten Soppeng yang tergabung dalam organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) meyayangkan hasil data penerima bansos dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari Kemensos yang di kirim ke Kabupaten Kota sebagai acuan para Kepala Desa dalam penyaluran BLT ke warganya.

Melalui Ketua APDESI Cabang Soppeng Drs Jumaldi Bakri hari ini Kamis 30 April 2020 menyuarakan kekecewaan mereka dengan keluarnya data terkait penerima Bansos dalam bentuk BLT tersebut, menurutnya sepertinya data tersebut jauh api dari panggang.

Jumaldi menyebut bahwa data daftar penerima bansos yang terdampak covid 19 untuk warga miskin dalam bentuk BLT yang baru keluar kemarin, dan sudah diterima oleh teman teman para Kepala Desa yang ada di Soppeng, rupanya data lama dan disinyalir hasil pendataan 2011 atau 2017 .

Hal itu dapat di buktikan dengan banyak orang yang terdata ternyata orangnya sudah lama meninggal dunia, bukan hanya itu banyak juga diantaranya sudah tergolong mampu dari segi ekonomi, bahkan ada juga penerima ganda.

Data Ganda tersebut menurut Jumaldi bahwa mereka yang ada dalam data kemensos, selama ini telah terdaftar penerima PKH dan Bantuan Non Tunai berupa sembako padahal dalam petunjuk yang disampaikan untuk penerima BLT adalah belum menerima perogram sosial lainnya bahkan lebih lucu ada dalam satu Kepala Keluarga semua terdaftar sebagai penerima, ujar Jumaldi nada kesal.

Jika data dari Kemensos tersebut tetap di jalankan praktis tentunya berimbas kepada para Kepala Desa sebagai garis terdepan akan di persalahkan oleh warganya ataupun pihak-pihak lain yang tidak tahu menahu mengenai hasil pendataan yang dikeluarkan oleh Kementerian RI.

“Kalau hal itu di biarkan dikuatirkan akan muncul kecemburuan sosial ditengah masyarakat, yang mengakibatkan para Kepala Desa difitnah sedemikian rupa, maka kasihan Kepala Desa yang telah berusaha sekuat tenaga untuk membangun Desanya namun pada akhirnya ia menerima berbagai tudingan yang mengarah ke fitnah pedahal yang dipersoalkan bukan produk hasil kerja mereka, tandas Jumaldi Bakri.

Makanya Kepala Desa yang tergabung di APDESI Soppeng seperti yang disampaikan oleh Ketuanya Jumaldi Bakri, meminta kepada pihak Kementerian Sosial RI, untuk memverifikasi ulang data yang sudah dikeluarkan dan mengambil data yang terbaru yang selalu diapdate setiap enam bulan yang dikirim oleh Pendamping Sosial, karena kita ketahui bersama bahwa hal ini adalah kewenangan Kementerian Sosial RI terkait verifikasi data untuk semua bantuan Sosial terutama perogram PKH, Bantuan Non Tunai berupa sembako termasuk juga BLT, sehingga hal ini diharapkan tidak terulang kembali karena kasihan teman teman Kepala Desa, pungkas Jumaldi dan Diamini para Kepala Desa lainnya.

( Rosha )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *