ENREKANG, RRN — Bupati dan Wakil Bupati Enrekang, Muhammad Yusuf Ritangnga dan Andi Tenri Liwang, turun langsung menemui massa aksi dari Aliansi PPPK Formasi 2023 yang menggelar unjuk rasa di depan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Enrekang, Selasa (17/6/2025).
Aksi damai tersebut digelar untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya kejelasan terkait perpanjangan kontrak yang telah berakhir pada 28 Februari 2025, kekurangan gaji selama dua bulan, serta belum aktifnya layanan BPJS Kesehatan.
Dalam orasinya, Jamil selaku Koordinator Lapangan menyampaikan bahwa para tenaga PPPK merasa sangat khawatir dan tertekan akibat ketidakjelasan nasib mereka.
“Kami memohon kepada Bupati dan Wakil Bupati Enrekang agar segera memperpanjang kontrak PPPK kami yang telah berakhir. Kami sudah empat bulan tidak menerima gaji, dan ini membuat kami sangat terbebani,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Enrekang Muhammad Yusuf Ritangnga menegaskan bahwa dana pembayaran gaji PPPK sebenarnya sudah tersedia. Namun, prosesnya masih menunggu hasil evaluasi dari Inspektorat, terutama terkait dugaan adanya dokumen rekrutmen yang tidak sesuai prosedur.
“Saya berharap kita semua bersabar, beri ruang kepada Inspektorat untuk melakukan evaluasi. Karena saya tidak ingin di kemudian hari tanda tangan saya menjadi masalah hukum, apalagi jika benar ada yang menggunakan SK bodong,” tegas Bupati.
Bupati juga menyampaikan rasa empatinya terhadap para PPPK.
“Jangan kira saya tenang di rumah jabatan, sementara kalian dalam kesusahan. Saya sangat prihatin. Seandainya sejak awal proses perekrutan dilakukan sesuai prosedur, tentu tidak akan seperti ini. Mohon berikan kesempatan Inspektorat menyelesaikan tugasnya. Insya Allah, dalam waktu dekat kita akan ambil keputusan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Enrekang, Andi Tenri Liwang, dalam pernyataannya turut mengapresiasi semangat para PPPK dan menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen mencari solusi terbaik.
P“Kami memahami kegelisahan saudara-saudara sekalian. Saya bersama Bapak Bupati tidak menutup mata. Insya Allah, hak kalian akan diperjuangkan sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku. Kami ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, tapi tetap berpihak kepada para tenaga yang benar-benar sah dan telah mengabdi,” ujarnya.
Aksi berlangsung dengan tertib dan penuh kekeluargaan. Para peserta berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret dan memberikan kejelasan atas status serta hak-hak mereka.
(Yudi)
