Malang- RRN. Setelah di setujuinya pengajuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Se Malang Raya oleh Gubernur Jawa Timur, dalam rapat pembahasan persiapan PSBB yang di selenggarakan di Gedung Negara Grahadi Surabaya Sabtu, 09 Mei 2020.
Ternyata banyak mengundang reaksi protes keras dari masyarakat terkait hal tersebut khususnya, di Wilayah Kota Malang.
Salah satunya protes keras tersebut disampaikan kepada awak media melalui telephon seluler pada hari Sabtu 09 Mei 2020 pukul 20.00 WIB oleh Direktur GGAA (Good Governance Activator Alliance) Sudarno.
Direktur GGAA Sudarno, mengatakan bahwa sejak awal Walikota Malang tidak memiliki konsep tentang bagaimana menangani covid 19 yang juga melanda di Kota Malang.
” Selama ini PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) selalu yang di jadikan kebijakan utama dalam merespon covid 19.” Ungkapnya
Tentunya hal ini akan sangat merugikan masyarakat. Kerugian dan tertekannya masyarakat akan semakin berat ketika masyarakat tidak mengetahui intervensi kebijakan seperti apa yang akan di ambil oleh Pemerintah Kota Malang,
Ketika PSBB ini di berlakukan.
” Derita rakyat akan semakin dalam.
Tidak adanya kepastian bagi rakyat bagaimana pemenuhan pangan selama PSBB berlangsung, pangan yang secara simulasi mencukupi kebutuhan masyarakat bukan hanya ala kadarnya begitu pula dengan kesehatan rakyat juga sangat perlu untuk di perhatikan dalam kebijakan yang akan d lakukan oleh pemerintah Kota Malang. “Ujar Sudarno
Kondisi ini tentunya juga perlu untuk di publish kepada masyarakat Kota Malang tentang Road Map (Peta jalan) seperti apa kebijakan pemerintah dalam menangani Covid 19 ini..?
” Yang mana road map ini tidak pernah ada dan menjadi mitigasi kebijakan pemerintah Kota Malang.” Pungkasnya
(Onee)
