LUWU TIMUR, RRN – Ketua DPD Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI) Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Darson Lasampa menyatakan bahwa sejak awal permintaan sudah getol mengawal dan mengawasi setiap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur, tidak terkecuali program Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Sejak tahun 2022 kemarin, Lembaga Kajian Dan Advokasi HAM Indonesia (LHI) sudah banyak bersuara soal kebijakan program BKK, bahkan dapat dikatakan bahwa LHI cukup kritis terhadap program BKK. Hal tersebut dilakukan agar program yang menjadi unggulan pemerintah kabupaten Luwu Timur tersebut benar-benar dapat dirasakan, khususnya warga desa selaku penerima manfaat anggaran BKK yang dimaksud,” ujar Darson dalam keterangannya ke awak media, Jumat (17/2/2023).
Darson menambahkan, selain anggaran BKK, DPD AMJI Luwu Timur juga serius mengatur pengelolaan anggaran lainnya di wilayah Luwu Timur. Bahkan secara khusus AMJI-RI telah membentuk bidang organisasi yang secara khusus akan menangani bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
“Sejak BKK direalisasikan tahun 2022, setiap desa di Luwu Timur mendapat kucuran anggaran sekitar dua setengah miliar bahkan ada yang mendekati angka tiga miliar. Angkanya lumayan besar dan masyarakat berhak mendapatkan izin, nah disinilah peran media yang diperlukan,” jelasnya.
Lanjut Darson mengatakan, dengan adanya temuan-temuan media atau masyarakat nantinya, ia meminta kepada Bapak Bupati Luwu Timur (Budiman-red) juga memberikan tindakan efek jera kepada Pemerintah desa (Pemdes) yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai regulasi, dan tindakan tersebut perlu dipublikasikan demi mewujudkan terwujudnya informasi publik.
Sebagimana diketahui sebelumnya, Bupati Luwu Timur Budiman meminta kepada media untuk mengawal program BKK tersebut.
Lebih lanjut Darson mengungkapkan bahwa sudah sepatutnya awak media merespon permintaan positif tersebut, khususnya media yang tergabung dalam organisaai AMJI-RI Luwu Timur.
“Kami sebagai pihak yang menjalankan fungsi kontrol sosial yang mandiri, sejak awal AMJI-RI sudah mengawal program BKK tersebut,” terangnya.
(FSL/AHs)
