KOTA PALOPO, RRN – – Walikota Palopo Drs.H. Muh. Judas Amir, MH memimpin pertemuan dengan unsur Forkopimda Palopo, Tim Kuasa Hukum Pemkot Palopo, Asisten 1, dan sejumlah pedagang pasar PNP, yang digelar di Auditorium SaokotaE, terkait diduga adanya penarikan sewa tempat kepada para pedagang di sebagaian Pusat Niaga Palopo (PNP) oleh pihak Buya A. Mattotorang. Senin, 2 November 2020.
Drs.H. Muh. Judas Amir, MH., mengatakan saya perlu menggelar ini karena, menurut pemahaman saya, hal seperti ini (Penarikan sewa) tidak perlu terjadi.
” Tidak ada (pedagang) yang membayar, seharusnya pemerintah yang membayar. Mengapa malah ada yang datang menyuruh anda untuk membayar..? Yang jelas itu tanggung jawab pemerintah, saya akan tanggung jawab terkait hal ini. Jika persoalan hukumnya selesai, akan saya bayar. ” Ujar Judas, dalam pertemuan dengan para pedagang
Judas Amir (Walikota), mengungkapkan bahwa saat ini, persoalan hukumya tengah berjalan.
” Dimana menurutnya, Keputusan Mahkamah Agung (MA), memerintahkan Pemkot Palopo untuk membayar (Ganti rugi) kepada ahli waris satu-satunya (Buya A. Ihsan Mattotorang). ” Ungkap Walikota Palopo
Walikota melanjutkan, Penetapan Keputusan Pengadilan Agama Pangkep Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Pkj, seakan membantah bahwa keputusan itu tidak benar.
” Dimana dalam keputusan pengadilan agama pangkep itu dinyatakan bahwa ahli waris dari Andi Mattotorang ada 37 orang. ” Jelasnya
Judas Amir menambahkan, yang berhak mendapatkan sewa itu adalah H. Ahmad menurut hukum, saat ini, yang punya itu adalah Haji Ahmad, pemilik sertifikat hak guna bangunan.
” Nanti setelah 2026 setelah masa HGB berakhir, baru kembali ke Pemkot Palopo. ” Imbuhnya
Sementara itu Harla Ratda, salah satu Tim Kuasa Hukum Pemkot Palopo mengungkapkan bahwa putusan MA Nomor 2536 K/Pdt/2013, tidak menyentuh pedagang PNP dan H. Ahmad sebagai pemegang HGB. Putusan itu hanya menyuruh pemkot palopo untuk membayarkan ganti rugi kepada ahli waris satu satunya Andi Mattotorang.
“Jadi jika ada yang meñarik sewa lahan kepada para pedagang, itu adalah melanggar hukum. ” Jelas Harla Ratda
Selain dihadiri unsur Forkopimda, Asisten I dan Tim Pengacara
Pemkot Palopo, pertemuan itu diikuti sejumlah Pedagang PNP, Kadis Perdagangan, Kadis Perhubungan, Kadis Pol PP, Kabag Hukum, Camat Wara, dan Lurah Amasagan serta kepala UPT PNP.
(Hms/Bang yoga)
