PALOPO, RRN – Oleh: Arham M.Si La Palellung
Ketua Umum Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI RI) / Ketua Dewan Kajian Strategis KITA INDONESIA
Pelantikan Hj. Naili Trisal, S.E. sebagai Wali Kota Palopo periode 2025–2030 bersama Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin Daud menandai dimulainya babak baru pembangunan Kota Palopo. Visi “Palopo Baru Menuju Kota Jasa Global” merupakan gagasan besar yang patut diapresiasi sebagai arah pembangunan yang progresif, visioner, dan berorientasi masa depan.
Sebagai seseorang yang pernah bertahun-tahun tinggal dan berinteraksi langsung dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Palopo, saya melihat bahwa kota ini memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang menjadi pusat jasa, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan kawasan di Indonesia Timur.
Posisi geografis Palopo yang strategis menjadikannya bukan sekadar pusat pemerintahan daerah, melainkan simpul pergerakan ekonomi yang menghubungkan berbagai wilayah di kawasan Luwu Raya, Tana Toraja, Toraja Utara, hingga sebagian wilayah Sulawesi Tengah. Dalam konteks pembangunan regional, Palopo memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada luas wilayah administratifnya.
Namun dalam perspektif kajian strategis, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan tidak ditentukan oleh seberapa besar visinya, melainkan oleh seberapa efektif visi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Palopo sejatinya tidak sedang memulai dari titik nol. Kota ini sejak lama dikenal sebagai pusat aktivitas perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan jasa di kawasan Luwu Raya. Karena itu, tantangan terbesar saat ini bukan lagi bagaimana menjadikan Palopo sebagai kota jasa, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing sektor jasa tersebut agar mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan global.
Dalam perspektif yang lebih luas, visi Palopo sebagai Kota Jasa Global sesungguhnya tidak hanya penting bagi masyarakat Palopo semata. Visi ini mencerminkan tantangan yang juga sedang dihadapi banyak daerah di Indonesia, khususnya kota-kota menengah yang tengah berupaya menemukan identitas dan keunggulan kompetitifnya di tengah perubahan ekonomi global yang berlangsung sangat cepat.
Selama beberapa dekade, pembangunan nasional cenderung terkonsentrasi pada kota-kota besar. Namun ke depan, kota-kota menengah seperti Palopo akan memainkan peran yang semakin strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ketika kota-kota metropolitan menghadapi persoalan kepadatan penduduk, keterbatasan ruang, dan tingginya biaya ekonomi, maka kota-kota regional justru memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pusat jasa, perdagangan, pendidikan, kesehatan, logistik, dan ekonomi digital yang melayani kawasan yang lebih luas.
Karena itu, keberhasilan Palopo tidak hanya akan menjadi keberhasilan sebuah kota, melainkan dapat menjadi contoh bagaimana daerah mampu membangun daya saingnya melalui penguatan sektor jasa, pengembangan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Perlu dipahami bahwa kota jasa tidak dibangun melalui proyek-proyek seremonial semata. Kota jasa dibangun melalui reformasi birokrasi yang konsisten, pelayanan publik yang cepat dan profesional, kepastian hukum bagi dunia usaha, kualitas pendidikan yang unggul, layanan kesehatan yang prima, infrastruktur yang memadai, serta transformasi digital yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.
Dalam konteks tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan strategis yang perlu dijawab oleh Pemerintah Kota Palopo selama lima tahun ke depan.
Bagaimana meningkatkan daya tarik investasi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat?
Bagaimana menciptakan lapangan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja muda dan terdidik?
Bagaimana menjadikan Palopo sebagai pusat ekonomi kawasan yang benar-benar kompetitif?
Bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga berdampak merata kepada seluruh lapisan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan visi Kota Jasa Global akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun ekosistem pembangunan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Investor tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tetapi juga kepastian regulasi dan kemudahan berusaha. Pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan bantuan modal, tetapi juga akses pasar, inovasi, dan pendampingan yang berkelanjutan. Sementara masyarakat membutuhkan pelayanan yang sederhana, cepat, transparan, dan bebas dari praktik birokrasi yang berbelit.
Sebagai pengurus Badan Kajian Strategis (BAKASTRA) HIPMI Sulawesi Selatan, saya memandang bahwa terdapat beberapa agenda prioritas yang layak menjadi perhatian Pemerintah Kota Palopo.
Pertama, memperkuat posisi Palopo sebagai pusat perdagangan dan jasa regional melalui pengembangan sektor logistik, distribusi, dan perdagangan modern yang terintegrasi dengan kebutuhan kawasan Luwu Raya.
Kedua, menciptakan iklim investasi yang sehat melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif agar generasi muda Palopo mampu menjadi pelaku utama pembangunan daerah.
Keempat, mempercepat transformasi digital pemerintahan guna menciptakan pelayanan publik yang efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Kelima, memperkuat identitas Palopo sebagai kota jasa yang tetap berakar pada nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan karakter masyarakat Tana Luwu yang menjunjung tinggi siri’, pesse, serta semangat kebersamaan.
Keenam, mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis UMKM, ekonomi kreatif, industri jasa, dan teknologi digital sehingga ketahanan ekonomi daerah tidak bergantung pada satu sektor tertentu.
Meski demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Dunia usaha, akademisi, media, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral yang sama untuk ikut mengawal arah pembangunan daerah.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, AMJI RI akan mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun dukungan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran tanpa kritik. Justru kritik yang objektif, berbasis data, dan konstruktif merupakan bentuk kepedulian agar roda pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Di bawah kepemimpinan Hj. Naili Trisal, S.E., saya optimistis Palopo memiliki peluang besar untuk melakukan lompatan pembangunan yang signifikan. Dengan kepemimpinan yang inklusif, tata kelola yang baik, keberanian mengambil keputusan strategis, serta kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor, Palopo berpotensi tumbuh menjadi pusat jasa modern yang mampu menjadi penyangga utama pembangunan Sulawesi Selatan bagian timur.
Lima tahun ke depan akan menjadi periode pembuktian. Apakah visi “Palopo Baru Menuju Kota Jasa Global” mampu diwujudkan menjadi realitas pembangunan yang dirasakan masyarakat, atau hanya akan menjadi slogan yang indah dalam dokumen perencanaan.
Masyarakat Palopo tentu berharap yang pertama.
Sebab sejarah tidak mencatat seberapa indah visi yang ditulis, melainkan seberapa besar perubahan yang berhasil diwujudkan.
Palopo tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang visioner, keberanian mengambil keputusan strategis, konsistensi menjalankan program, integritas dalam mengelola amanah rakyat, serta kemampuan membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Jika hal tersebut mampu diwujudkan, maka Palopo bukan hanya akan menjadi Kota Jasa Global, tetapi juga dapat menjadi model pembangunan kota menengah yang berhasil, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia Timur, bahkan Indonesia secara keseluruhan.
(***)
