LUWU, RRN (4 Maret 2026) – Rangkaian Forum Desa yang sebelumnya digelar di 21 desa pada 4 kecamatan kini memasuki tahap realisasi program. Aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kunjungan dan pertemuan langsung tersebut dipetakan serta diselaraskan antara Pemerintah Kabupaten Luwu dan PT Masmindo Dwi Area (MDA) untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk program bantuan dan kerja.
Melalui kegiatan Silaturahmi Forum Desa, sejumlah inisiatif resmi diserahkan sebagai
bagian dari tindak lanjut hasil forum tersebut. Program yang direalisasikan antara lain bantuan relokasi intake dan jalur transmisi pipa Perumda Tirta Latimojong yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Luwu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan MDA. Program ini diharapkan dapat memperkuat sistem penyediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah Latimojong hingga Belopa dan sekitarnya.
Selain itu, diserahkan pula program pipanisasi air bersih bagi lebih dari 100 kepala keluarga di Desa Rante Balla yang merupakan kolaborasi antara Kodim 1403/Palopo dan MDA, Beasiswa GenMAS bagi mahasiswa berprestasi, serta dukungan program bagi 21 desa di wilayah operasional MDA. Acara yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Luwu ini dihadiri oleh para kepala desa dan camat dari 21 desa di wilayah operasional MDA sebagai peserta utama Forum Desa.
Turut hadir Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, bersama jajaran direksi dan
manajemen perusahaan. Dari unsur pemerintah daerah hadir Bupati dan Wakil Bupati Luwu, Kapolres Luwu, Dandim 1403/Palopo, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Ketua DPRD Luwu, Sekretaris Daerah Luwu, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bupati Luwu, H. Patahudding, menyampaikan bahwa Forum Desa menjadi bagian dari pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap langkah pembangunan memiliki dasar yang jelas.
Aspirasi yang disampaikan dalam Forum Desa kita himpun, kita petakan, lalu kita
selaraskan dengan arah pembangunan daerah. Program yang direalisasikan hari ini merupakan tindak lanjut dari proses tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha
memperkuat kapasitas daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Oleh sebab itu, H. Patahudding mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan menjaga kelangsungan investasi di wilayah Luwu.
Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, menyampaikan bahwa. “DPRD Luwu menjalankan fungsi fasilitasi dalam penyelesaian isu-isu sosial yang
melibatkan masyarakat dan perusahaan. Ini merupakan bagian dari dukungan kami
agar investasi di Kabupaten Luwu dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat
bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, jajaran Forkopimda yang hadir juga menyampaikan komitmen untuk
menjaga situasi yang kondusif. Kapolres Luwu dan Dandim 1403/Palopo menegaskan kesiapan institusi masing-masing dalam mengawal stabilitas wilayah sesuai tugas dan fungsi, sehingga pelaksanaan program pembangunan dan investasi dapat berjalan dengan aman dan tertib.
Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, menegaskan bahwa kemitraan dengan
Pemerintah Kabupaten Luwu merupakan bagian dari komitmen investasi jangka
panjang di wilayah tersebut.
“Kami hadir di Luwu dengan komitmen untuk tumbuh bersama. Investasi yang kami jalankan perlu berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah
pembangunan daerah,” ujarnya.
Trisakti berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mengawal investasi tersebut
agar berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi
daerah, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pengembangan masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa komitmen perusahaan diwujudkan melalui program
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dirancang secara
berkelanjutan.
“Program PPM yang kami jalankan tidak dirancang untuk satu tahun ke depan saja,
tetapi telah disusun dalam kerangka lima tahun ke depan agar manfaatnya dapat
dirasakan secara lebih konsisten oleh masyarakat,” ujarnya.
Forum Desa akan terus dilanjutkan sebagai wadah komunikasi dan evaluasi bersama,
sehingga pembangunan di 4 kecamatan dan 21 desa wilayah operasional dapat
berjalan sesuai prioritas masyarakat dan arah pembangunan daerah.
(***)
