PANGKEP, RRN – Sosialisasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2026 tentang pemilihan kepala desa di Desa Taraweang marak pertanyaan kritis dari para peserta dalam diskusi yang berlangsung di ruang pertemuan kantor desa Taraweang Kecamatan labakkang Kabupaten Pangkajene dan kepulauan pada Rabu 11 November 2026.
Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) Kabupaten Pangkep Dzulfadhli, S.Ip, M.Si sebagai narasumber didampingi Ketua Bawaslu Pangkep Samsir Salam, Komisioner KPU Hasanuddin G. Kuna, Camat Labakkang Bahri, SE, Kapolsek AKP Sofyianto SH MH dihadiri berbagai unsur dan stakeholder berkepentingan terkait.
Kepala Desa Taraweang Amiruddin, SH hadir bersama Ketua tim penggerak PKK bersama seluruh jajaran, para staf, aparat dan perangkat desa kompak berpadu selaku tuan rumah berbaur melayani seluruh tamu dan peserta yang ikut sosialisasi.
Penyampaian materi yang cukup menarik untuk didiskusikan maka terjadilah banjir pertanyaan yang mendapat jawaban tuntas dari seluruh pemateri dan narasumber.
Bawaslu Samsir Salam dalam tambahannya menyampaikan bahwa Pilkades itu adalah pesta. Pesta demokrasi yang namanya Pilkades pasti ada resiko maka tugas kita adalah harus meminimalisir resiko itu.
“Anak kandung daripada politik uang adalah korupsi. Dalam hadits yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka,” diingatkannya.
Sementara Komisioner KPU Hasanuddin G Kuna menjelaskan bahwa BPD-lah yang mengangkat Panitia Pemilihan Desa. Panitia inilah yang menetapkan jumlah TPS, jumlah pemilih, menyusun DPS dan DPT, serta melaporkannya ke Kabupaten.
“Jika 5 dusun dengan 4.000 pemilih hanya dibuat 5 TPS, maka satu TPS menampung 800 pemilih. Itu terlalu banyak dan tidak realistis, sehingga perlu ditambah agar pemungutan suara tertib,” lanjutnya.
Menurutnya, Surat suara dicetak melebihi jumlah pemilih dengan cadangan 5%. Jika pemilih 100 orang, disiapkan 105 lembar. Cadangan untuk antisipasi surat suara rusak atau salah coblos.
“KPPS yang disiapkan harus dua kali lipat dari kebutuhan. Jika butuh 5 petugas, siapkan 10 orang sebagai cadangan. Sementara saksi calon yang hadir di TPS wajib membawa surat mandat dari calon dan jumlahnya sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Ditambahkan, dengan memahami aturan ini, Pilkades diharapkan berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan.
Camat Labakkang Bahri dalam arahan menutup acara memberi saran-saran sebagai nasehat, yang penting kita harus tegak lurus. Saya berpesan pada kita berpikir positif selalu, senantiasa berhati-hati dalam bermedia sosial, para calon jangan saling menjatuhkan, jangan mengikutsertakan yang tidak dibolehkan dalam berkampanye.
“Mari kita membuat diri kita masing-masing sebagai panutan, kesadaran diri, ikuti aturan, kita harus damai. Mari kita bersahaja sesuai dengan tema yang ada, tinggalkan pelanggaran kalau mau kau aman, jangan melanggar, kalau masuk dalam pelanggaran pasti ada sanksi,” ajaknya.
Saat ditanya Kadis PMD Dzulfadhli mengucapkan Alhamdulillah hari kedua ini ketika melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda Pilkades sebagaimana yang diamanahkan oleh Bapak Bupati bersama dengan KPU dan Bawaslu kebetulan turut hadir untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Jadi memang regulasi ini bukan hanya untuk penyelenggara tetapi bagaimana informasi itu sampai ke masyarakat sehingga nanti pelaksanaan betul-betul dipahami oleh masyarakat kita yang melaksanakan,” tegasnya.
( ANDI BASO BIRO PANGKEP MEDIA RRN PANGKEP SULSEL )
