KOTA PALOPO, RRN – – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kota Palopo Menggelar Rapat Koordinasi Program Bangga Kencana Percepatan Capaian Target Akseptor Tahun 2021, yang dilaksanakan di Auditorium Saokotae, Selasa 1 Desember 2020.
Plt. Dinas PP dan KB Kota Palopo Farid Kasim Judas, SH., M.Si, MH., mengapresiasi terhadap pencapaian target akseptor pada peringkat pertama Se Sulawesi Selatan. Sejak triwulan pertama tahun 2020 target kita tercapai, dan masih ada beberapa program yang belum maksimal, terhambat. Karena adanya beberapa faktor, dan juga salah satunya karena pandemi.
” Beberapa sektor yang melibatkan OPD di dalamnya tidak bisa kita maksimalkan, sehingga beberapa program tidak sempat berjalan, ” Ujar Farid.
Farid Kasim Judas, yang populer disapa FKJ, mengungkapkan, memasuki bulan desember, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo telah melakukan evaluasi. Karena di bulan november dan desember ini, kami selalu memikirkan apa yang dilakukan di tahun 2020 yang masih kurang.
” Memikirkan sambil mengevaluasi diri, program apa saja yang belum sempat terealisasi secara baik tahun 2020 itu akan kita maksimalkan di tahun 2021, ” Ungkap Farid Kasim.
Di tahun 2020 ini, semua OPD sudah harus memikirkan apa yang harus dilakukan di januari tahun 2021. Jika kita tidak mengetahui, apa yang harus kita kerjakan di tahun 2021 berarti kita tidak punya impian.
” Paling tidak kita harus keluarkan satu lembar surat keluar, karena itu juga bagian dari pada kinerja. Pemerintahan itu adalah administrasi dan apa yang telah kita targetkan untuk 2021 adalah untuk triwulan pertama PNS yang harus menjadi pelopor akseptor, ” Jelasnya
Dia menambahkan, mengapa kemudian di triwulan pertama, karena PNS banyak yang berurusan dengan administrasi kepegawaian di bulan April. PNS adalah pelopor setiap dari program pemerintah.
” Karena pengendalian penduduk adalah program nasional, bertujuan untuk membangun keluarga yang terencana diawali dengan melibatkan diri sebagai akseptor, ” Imbuhnya
Jadi, untuk Non PNS, pasangan usia subur juga harus jadi akseptor karena jika sudah masuk dalam lingkungan pemerintah, artinya harus mengikuti program dari pemerintah.
” Untuk target pertama 10.000 akseptor dengan target PNS dengan pembagian 20 akseptor per kelurahan dalam satu bulan, ” Harap Farid Kasim Judas.
Sementara itu, Plt. Dinas Kesehatan Kota Palopo Taufiq S.Kep., Nrs., M.Kes., menyampaikan, tentu yang telah hadir pada rapat koordinasi hari ini akan memberikan dukungan, terkait dengan persoalan yang ada. Sebagai pelaksana tugas, akan menjamin ketersediaan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini.
” Dinas kesehatan sebagai mitra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan menjadi pelopor, ” Tutup Taufiq, pada rakor tersebut.
Turut hadir Ka. UPTD KB Se Kota Palopo, PLKB Se Kota Palopo, Faskes Se Kota Palopo Serta Para Camat.
(Hms/Bang yoga)
